Bidang Kajian Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan atau Equitable Transformation for Alleviating Poverty and Inequality (EQUITAS) FEB UGM membuka kesempatan bagi mahasiswa/i Departemen Ilmu Ekonomi FEB UGM untuk bergabung pada Kolaborasi Riset, Kajian, Workshop, Seminar serta kegiatan lainnya yang akan dilaksanakan oleh EQUITAS FEB UGM.

Persyaratan:
1. Mahasiswa/i aktif aktif Departemen Ilmu Ekonomi FEB UGM S1 maupun S2. Diutamakan semester 6 ke atas (S1), namun semua Angkatan dipersilakan mendaftar
2. Mempuyai minat pada bidang studi Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan
3. Melampirkan berkas Curriculum Vitae, Transkrip Nilai Terakhir, dan Surat Lamaran
4. Mengikuti kegiatan secara offline maupun online di kampus
5. Tidak sedang melaksanakan magang ditempat lain read more

Author: Wisnu Setiadi Nugroho, Ph.D. & Jamilatuzzahro, M.Si.

Rice, a fundamental dietary staple for millions worldwide, ensures global food security (Fan & Rue, 2020). Therefore, an increase in rice prices will hamper economic progress. The multitude of intermediaries between farmers and consumers significantly contributes to the substantial increase in rice prices in Indonesia, which leads to the highest rice prices in history. In 2022/23, Indonesia  consumed a staggering 35.3 million metric tons of rice (Katadata, 2023). A remarkable 98.35% of Indonesians drive this continual increase, including rice in their diet (CNBC, 2023). Nevertheless, the recent surge in rice prices has had a profound impact on a substantial number of individuals, particularly those from impoverished households. As reported by Indonesia’s National Statistics (BPS), as of February 2024, the price of premium rice in Indonesia fluctuates from Rp. 14,525 per kilogram. This represents an 8.82% rise compared to December 2023 and a substantial surge of approximately 22.91% compared to prices in February 2023; the price of rice has risen by 19.38% in urban areas and 23.04% in rural areas relative to the poverty line (CNBC, 2023). read more

Pada Senin (1/4) lalu EQUITAS FEB UGM bersama Laboratorium Ilmu Ekonomi dan Departemen Ilmu Ekonomi FEB UGM mengadakan workshop dengan tema Pelatihan Evaluasi Dampak dengan Lembaga Filantropi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Workshop kali ini Equitas menghadrikan pemateri seperti Gumilang Aryo Sahadewo, Ph.D., Wisnu Setiadi Nugroho, Ph.D., Eny Sulistyaningrum, Ph.D., Dr. Evi Noor Afifah, serta Jamilatuzzahro, M.Si., dengan materi pengenalan evaluasi dampak, outcome-based planning dan budgeting, serta metode dan contoh realisasi praktik dari evaluasi dampak. read more

EQUITAS FEB UGM bersama Laboratorium Ilmu Ekonomi dan Departemen Ilmu Ekonomi FEB UGM mengadakan workshop dengan tema Pelatihan Evaluasi Dampak dengan Lembaga Filantropi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pelatihan ini dilaksanakan sebagai bentuk program pengabdian kepada masyarakat dalam rangka knowledge sharing terhadap lembaga Filantropi yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Materi yang akan dibahas diantaranya pengenalan evaluasi dampak, outcome-based planning dan budgeting, serta metode dan contoh realisasi praktik dari evaluasi dampak. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan dasar-dasar evaluasi program atau kegiatan yang sudah dilakukan selama ini apakah sudah sesuai dan on the right track, ataukah perlu diperbaiki atau bahkan tidak dilanjutkan. read more

Oleh: Jamilatuzzahro M.Si, & Grace Zefanya

Dana Desa memiliki peran sentral dalam Transfer Ke Daerah (TKD) yang diperuntukkan khusus bagi desa, dengan tujuan mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan di tingkat desa. Komitmen pemerintah terlihat dari perkembangan besaran alokasi dana desa dari tahun 2015 hingga 2023. Alokasi Dana Desa untuk setiap wilayah di Indonesia menunjukkan pola yang beragam. Sumatera, dengan 10 provinsi dan 131 kabupaten/kota, memiliki rata-rata Dana Desa per desa sebesar Rp 739.615.964, dan rata-rata per penduduk perdesaan mencapai Rp 519.410,68. Sementara itu, Jawa Bali menonjol dengan rata-rata penduduk perdesaan per desa yang lebih tinggi, mencapai 2.262,51 jiwa, dan meskipun memiliki rata-rata Dana Desa per desa yang lebih tinggi (Rp 866.833.277), rata-rata per penduduk pedesaan lebih rendah, yakni Rp 383.128,15. Kalimantan menunjukkan kepadatan penduduk pedesaan yang tinggi (1.306,25 jiwa/km2) dan rata-rata Dana Desa per desa sebesar Rp 787.050.443. Sulawesi memiliki rata-rata Dana Desa per desa dan per penduduk pedesaan yang sebanding (Rp 760.775.820 dan Rp 528.075,18). Sementara itu, Nusa Tenggara memiliki rata-rata Dana Desa per desa sebesar Rp 856.682.677, dengan rata-rata per penduduk perdesaan mencapai Rp 512.346,39. Maluku dan Papua menunjukkan perbedaan signifikan, dengan Maluku memiliki rata-rata Dana Desa per desa yang tinggi (Rp 758.601.472) dan Papua memiliki rata-rata Dana Desa per penduduk perdesaan tertinggi, yaitu Rp 2.119.619,06. Data ini mencerminkan kompleksitas dalam alokasi Dana Desa, yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kebijakan untuk pemberdayaan masyarakat desa di berbagai wilayah Indonesia. read more

Pada Rabu (28/2) lalu Equitas bersama Laboratorium Ilmu Ekonomi mengadakan SinarKU: Seminar dan Kuliah Umum dengan tema Forced Displacement, Mental Health, and Child Development: Evidence from the Rohingya Refugees. Seminar kali ini Equitas mengundang Prof. Asadul Islam sebagai pembicara yang ditemani Prof. Astghik Mavisakalyan dan Prof. Jane Fisher.

The plight of the Rohingya refugees has been marked by forced displacement, leaving countless children in perilous conditions with profound consequences on their mental health and developmental trajectories. This seminar will discuss the profound interplay between Forced Displacement, Mental Health, and Child Development, presenting compelling evidence and narratives from the Rohingya refugees.

SinarKU wil be held on:

Date: Wednesday, 28 February 2024

Time: 14.00 – 16.00 WIB

Vanue: Function hall 8th floor, Learning Center FEB UGM read more

Oleh: Wisnu Setiadi Nugroho, Ph.D & Jamilatuzzahro, M.Si

Dalam konteks dinamika politik dan pergantian kepemimpinan pemerintah Indonesia, bantuan sosial (bansos) menjadi isu krusial yang mencuat di tengah masyarakat. Banyak masyarakat bertanya dan meragukan keberlangsungan program-program bansos yang sudah berjalan selama ini apabila terjadi pergeseran kekuasaan pemerintahan. Secara historis, bansos bukan merupakan hal baru. Di setiap rezim pemerintahan, tiap presiden selalu menganggarkan perlindungan sosial melalui Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). Hal ini menunjukkan bahwa bantuan sosial bukan hanya sebuah kebijakan sementara yang dapat berubah seiring pergantian kepemimpinan, tetapi merupakan hak dasar masyarakat yang harus diakui, dipertahankan secara kontinu, dan dilindungi oleh undang-undang.  read more

Author: Grace Zefanya S. & Ridho Suditomo

Instrument Kesejahteraan Masyarakat; Perlindungan dan Peningkatan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 14 Ayat (2), bantuan sosial didefinisikan sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial yang memiliki tujuan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

Perkembangan Anggaran Perlindungan Sosial

Selama 2019-2022, anggaran Program Perlindungan Sosial (perlinsos) meningkat dari Rp308,4 triliun menjadi Rp460,6 triliun, melibatkan perluasan penerima manfaat dan kebijakan pemerintah di tengah pandemi Covid-19.

Pada akhir 2023, proyeksi anggaran perlinsos turun menjadi Rp439,1 triliun, menurun 4,7% dari tahun 2022, seiring dengan normalisasi program perlinsos dalam pemulihan ekonomi pasca Covid-19. read more

EQUITAS, bagian dari Laboratorium Departemen Ilmu Ekonomi FEB UGM, hadir sebagai wadah riset yang berfokus pada permasalahan kemiskinan dan ketimpangan di masyarakat.

Bergabunglah dengan EQUITAS FEB UGM, menjadi bagian dari perjalanan riset kami untuk membentuk masa depan yang lebih baik dan lebih adil.